Sekretariat

Sekretaris

  1. menyusun dan melaksanakan rencana program berupa langkah-langkah operasional dinas dalam kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga, pengelolaan website (electronic-goverment) gender dan anak, serta penanggulangan dan penyuluhan kekerasan dalam keluarga, pemberdayaan perempuan dan perdagangan orang dengan melihat kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada agar tersedia perencanaan yang partisipatif dan akomodatif, demi terwujudnya visi dan misi dinas yang akurat;
  2. melaksanakan koordinasi kegiatan dilingkungan dinas, agar pelaksanaan kegiatan disemua bidang dapat terarah dan tidak tumpang tindih;
  3. menyelenggarakan urusan penataan organisasi dan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan hubungan masyarakat guna terlaksananya tugas pokok dan fungsi dinas secara baik;
  4. menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan pengelolaan sarana, agar tugas pokok dan fungsi dinas dapat berjalan dengan baik dan terarah;
  5. mengendalikan dan membimbing serta mengarahkan staf dalam pelaksanaan kegiatan menurut bidang tugas masing-masing agar tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan;
  6. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan serta memberikan saran, arahan dan petunjuk perbaikan dan penyempurnaan baik secara lisan dan tertulis agar tidak terjadi kesalahan, kekurangan dan penyimpangan dari rencana dan target sasaran yang telah ditetapkan;
  7. menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja dan prosedur kerja yang berlaku agar tercapai tujuan secara efisien dan akurat;
  8. meneliti dan menandatangani dokumen keuangan dan perlengkapan seperti lembaran kerja, surat perintah membayar, surat permohonan pembayaran, kwitansi/surat pertanggungjawaban dan dokumen – dokumen barang sesuai ketentuan yang berlaku agar kegiatan pengelolaan keuangan dan barang dapat dipertanggung jawabkan sesuai prosudur yang berlaku;
  9. menganalisis dan meneliti konsep penilaian angka kredit berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran dalam proses penilainan dan penetapan angka kredit;
  10. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan satuan kerja perangkat daerah/unit kerja terkait untuk memperoleh data dan informasi sebagai masukan dan referensi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan kegiatan sehingga tercapai tujuan sesuai rencana, target dan sasaran yang telah ditetapkan;
  11. mengkoordinir penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
  12. mengendalikan pelaksanaan layanan administrasi umum kepada semua unsur yang ada di dinas agar tercipta pelayanan administrasi cepat, akurat dan lancar;
  13. mengkoordinir penyusunan laporan pengawasan melekat, budaya kerja laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan kinerja instansi pemerintah, kinerja dinas, kinerja keuangan dan pelaporan kinerja lainnya untuk bahan pertanggung jawaban;
  14. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas dinas berdasarkan rencana kerja untuk mengetahui permasalahan serta menetapkan alternatif pemecahannya;
  15. memberikan saran dan masukan, pikiran dan pendapat kepada pimpinan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, diminta ataupun tidak diminta untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam mengambil keputusan sebagai tindak lanjutnya;
  16. membuat laporan secara bulanan, triwulan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang ditelah dilakukan agar dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan
  17. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas baik yang tertulis maupun lisan demi kelancaran tugas pokok dan fungsi maupun tugas kelembagaan secara umum, untuk membantu pimpinan dalam memecahkan setiap persoalan kedinasan.