Visi Misi

Visi Misi

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih dalam RPJMD adalah Belu yang Berkualitas, Mandiri, Maju, Demokratis dan Berbudaya. Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah berkualitas yang mencerminkan keterwakilan sumber daya manusia (agenda pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, olahraga dan kebudayaan) dengan indikator kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan dikaitkan dengan upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya-saing;
Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia:

  1. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan di Kabupaten Belu dalam hal peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dengan akses yang unggul, terjangkau serta merata, peningkatan pembangunan kebudayaan, peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga masyarakat, daya saing kualitas ketenagakerjaan, pengembangan layanan perpustakaan, peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, peningkatan kualitas kehidupan keluarga dan kualitas kesejahteraan sosial/jangkauan pelayanan sosial kepada masyarakat. Misi ini dmaksudkan juga untuk mendukung isu strategis yakni membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing.
  2. Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan:
    Misi ini dimaksudkan untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat di Kabupaten Belu agar terus melakukan peningkatan pendapatan dan kapasitas ekonomi unggulan berbasis lokal di sektor pertanian, ketahanan pangan, produksi dan nilai tambah hasil perikanan. pengembangan potensi parawisata daerah, kualitas pelayanan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan industri, perdagangan dan pusat ekonomi kerakyatan serta kualitas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu. Disisi lain dilakukan juga peningkatan infrastruktur dan prasarana perekonomian dan peningkatan akses bagi masyarakat agar lebih mudah untuk berusaha agar kemampuan ekonomi masyarakat semakin bertumbuh dan kuat untuk menuju kemandirian ketahanan ekonomi lokal sekaligus sebagai strategi penanggulangan kemiskinan secara terkoordinasi antar sektor dengan berbagai program yang bersinergi. Misi ini juga diarahkan untuk menitikberatkan pada isu strategis pembangunan daerah yaitu peningkatan ekonomi berbasis kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan.
  3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah sebagai wilayah perbatasan dan pengelolaan lingkungan hidup:
    Misi ini dimaksudkan untuk mengelolah pembangunan infrastruktur di Kabupaten Belu khususnya sebagai salah satu wilayah perbatasan di Indonesia dalam konteks penguatan sistim ekonomi kerakyatan maupun untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dengan memperhatikan daya dukung sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan hidup secara arif dan bijaksana serta memperhatikan pula penataan ruang secara baik. Konektivitas misi ini dapat mengakselerasi isu strategis pembangunan daerah yaitu peningkatan infrastruktur wilayah, pembangunan kawasan perbatasan dan pencegahan degradasi lingkungan hidup.
  4. Meningkatkan kinerja birokrasi, penegakan hukum dan kualitas pelayanan publik:
    Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif di Kabupaten Belu melalui peningkatan kualitas profesional birokrasi, penegakan hukum agar dapat menjadi pelayanan publik secara prima. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan aparat sebagai pelayan publik perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi sesuai dengan tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN), penataan perangkat daerah serta promosi ASN secara terbuka dengan peningkatan remunerasi berdasarkan “merit system”untuk mencapai kepuasan terhadap layanan aparat birokrasi kepada masyarakat dalam rangka menuju good governance. Misi ini juga di fokuskan untuk mendukung isu strategis pembangunan daerah yaitu peningkatan kinerja ASN dan pelayanan publik.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian misi keempat.Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak, dengan sasaran 1). Meningkatkan Kapasitas Perempuan untuk mengakses sumber daya pembangunan; 2). Tercapainya 30% keterwakilan jabatan perempuan sebagai tindakan afirmatif dalam jabatan legislative dan eksekutif khususnya eselon II; 3). Tercapainya Score Kabupaten Layak Anak; 4). Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak